Madiun – Sedikitnya 75 orang tergabung dalam Forum Rakyat Madiun Menggugat Pilkada Madiun (FRMPM), Rabu (29/4), demo di Alun-alun Kota Madiun. Mereka mengecam pelantikan walikota dan wakil walikota berlebihan.
Selain itu pelantikan dianggap cacat hukum, sebab kemenangan pasangan itu dalam Pilkada Kota Madiun lalu, dianggap sarat dengan dugaan money politic. Massa berkumpul sekitar pukul 09.00, lalu bergerak menuju perempatan tugu pukul 09.30.
Massa tertahan aparat keamanan Polresta Madiun yang memberikan penjagaan super ketat pelantikan Walikota/Wakil Walikota Madiun. Bayangkan saja, penjagaan melibatkan seluruh atau sekitar 900 personil Polresta Madiun dan dibantu 2 kompi Brimob C Polda Jatim di Kota Madiun.
Seluruh akses di Jalan Pahlawan ditutup total, lalu Water Canon milik Brimob C sempat disiagakan, begitu juga mobil pengangkut kawat berduri terlihat parkir sekitar lokasi. Pengamanan ekstra ketat itu, kontan mengundang tanda tanya warga Kota Madiun, menganggap terkesan bakal tidak aman.
Mereka menggelar aksi tidak jauh dari lokasi pelantikan Walikota/Wakil Walikota Madiun terpilih pasangan Bambang Irianto-Sugeng Rismianto (BaRis) di gedung Graha Muda Praja Jalan Pahlawan Kota Madiun. “Kami menolak Pilkada Kota Madiun tahun lalu syarat dengan money politics hingga melahirkan budaya korupsi, maka rakyat Kota Madiun harus menolak,” ujar Koordinator Aksi Firman sembari disambut yel-yel. Begitu tiba diperempatan Tugu, menggelar orasi bergantian mengecam pelantikan.
Aksi yang berlangsung sekitar satu jam, sebagai sindirian massa melakukan aksi jalan mundur dari Tugu hingga Alun-alun selatan, karena mengganggap pemerintahan tidak pernah maju. Akhirnya, mereka membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 11.00.
Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Gedung Graha Bhakti Praja, Kota Madiun, Rabu (29/4), tidak dihadiri sebagian anggota DPRD setempat. Padahal, pelantikan dilakukan Gubernur Jatim H Soekarwo dimulai pukul 09.00.
Dari total 25 pimpinan dan anggota DPRD Kota, sidang paripurna istimewa itu hanya dihadiri 14 pimpinan dan anggota DPRD. Tak pelak, kursi terlihat lowong, anggota DPRD tidak datang dari PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan lainnya.
Sisanya, sebanyak 11 pimpinan dan anggota DPRD tidak menghadiri pelantikan tidak diketahui keberadaannya. Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Madiun H Tarmadji Budi Harsono.
Padahal, pasangan Bambang Irianto-Sugeng Rismianto (BaRis) dilantik Gubernur Jatim Soekarwo diberangkatkan Partai Demokrat dan Golkar. Pasangan itu menggantikan Kokok Raya-Gandhi Yuninta menjadi Walikota/Wakil Walikota Madiun periode 2009-2014.
Sisi lain, pelantikan itu membuat denyut nadi perekonomian di jantung Kota Madiun lumpuh, pasalnya tidak jauh dari lokasi terdapat 3 super market besar dan hotel besar. Lalu, pedagang kaki lima (PKL) biasa mangkal di Alun-alun, Kota Madiun, juga diminta untuk tidak berdagang hingga pukul 14.00.
Sejumlah warga menyesalkan penutupan total denyut nadi perekonomian Kota Madiun itu. “Saya heran, pelantikan ini dijaga ketat ratusan aparat keamanan bagaikan Kota Madiun bakal ada kerusuhan besar. Padahal, pelantikan serupa 5 tahun lalu tidak seperti ini,” ujar sejumlah warga keheranan.
Dilaporkan sejumlah jalan alternatif menuju Jalan Pahlawan ditutup sejak pukul 05.00, pelantikan serupa 5 tahun lalu atau pasangan Kokok Raya-Gandhi Yuninta, saat pelantikan Jalan Pahlawan masih bisa dilalui separo jalan. Denyut nadi perekonomian masih berlangsung seperti biasa. (her)
DIarsipkan di bawah: Uncategorized
