Surabaya (KabarGres.com) – Setelah DPRD dihembuskan kasus dugaan penggunaan dana bimbingan teknis (bimtek), kini muncul kasus baru yang menyangkut penggunaan dan pertanggunganjawaban dana bantuan politik (Banpol) yang bersumber dari APBD Surabaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya.
Wakil Ketua PAC Kecamatan Rungkut, Untung, mencurigai dan mempertanyakan adanya ketidak beresan penggunaan dan bantuan banpol sebesar Rp125 juta, yang ternyata untuk kegiatan di luar kepentingan pembinaan kader, tetapi malah digunakan untuk anggaran pengecatan.
“Setahu saya anggaran Banpol itu untuk menunjang kegiatan kader partai, tidak bisa untuk yang lain seperti pengecatan. Katanya dana yang terpakai Rp27 juta, lantas sisanya dikemanakan, mestinya jika memang ada sisa anggaran harus dikembalikan ke Pemkot Surabaya, lha ini kok katanya malah disimpan di rekening pribadi pengurus” tutur Untung via selulernya.
Menurut keterangan Untung, berdasarkan rekening koran Bank Mandiri atas nama DPC Partai Demokrat Surabaya no 142-00-0608615-0 Cabang Bratang Binangun yang dibawanya dengan saldo akhir Rp209,927,892.01 pertanggal 7/06/11. Ketua DPC Plt dan bendahara, Rusli Yusuf, harus bertanggungjawab atas semuanya di mata kader dan hukum, karena dananya berasal dari APBD alias uang rakyat.
Seteleh disinggung apakah keterangan ini merupakan tandingan atas mencuatnya kasus dugaan korupsi dan bimtek, Yusuf mengatakan sama sekali tidak ada hubungannya. “Itu persoalan dewan dan para petinggi partai Demokrat di Surabaya, saya hanya ingin kejelasan atas penggunaan dana banpol yang sekarang katanya masih disimpan di rekening pribadinya bendahara, karena menurut saya hal itu sudah menyalahi aturan,” tandasnya. (tr)
