JAMINAN FIDUSIA

foto-agus-pramOleh : AGUS PRAMUDIJONO, S.H., M.Hum.
(Sekretaris Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Surabaya, Dosen dan Praktisi Hukum)

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan
pemilik benda.
Fidusia sebagai perjanjian assessoir maksudnya adalah perjanjian assessoir itu tidak mungkin
berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok.

Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang. Karena itu,
konsekuensi dari perjanjian assessoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena
sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian
Fidusia sebagai perjanjian assessoir juga ikut menjadi batal.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 (BN. No. 5847 hal 1B-3B) tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia, terutama bagi Lembaga Pembiayaan (Leasing).

Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disbut dengan AKTA JAMINAN FIDUSIA, yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada Pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur, terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang Obyek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan HAM R.I.. Sertipikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa penerima Fidusia memiliki hak Fidusia tersebut.

Penerima Fidusia memiliki Hak Prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Hak Prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka Fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan Fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda Jaminan Fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka Fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari Penerima Fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari Pemberi Fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;

b. Penjualan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan ;

c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau effek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bilamana hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia, akan tetapi bila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar.

Ancaman Pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,– (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,– (seratus juta rupiah), serta Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,– (lima puluh juta rupiah).

Dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan (Leasing), bilamana terdapat debiturnya yang menunggak pembayarannya sampai beberapa bulan, kadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek Jaminan Fidusia dimaksud dilakukan secara paksa oleh ex. col. Penerima Fidusia walaupun ada pula yang dengan sukarela oleh Pemberi Fidusia. Apabila penarikan dilakukan tidak secara sukarela, maka akan menimbulkan permasalahan baru dalam perkara pidana bagi Penerima Fidusia yaitu adanya dugaan perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP.

Bilamana Lembaga Pembiayaan (Leasing) tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia pada instansi yang berwenang, sekalipun telah memperoleh Kuasa dari Pemberi Fidusia untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia dimaksud, maka apabila terjadi pegalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia adalah termasuk dalam lingkup perkara perdata, tetapi apabila Jaminan Fidusia dimaksud telah didaftarkan pada instansi yang berwenang, maka apabila terjadi pegalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,– (lima puluh juta rupiah).

Dalam praktek juga tidak jarang terjadi Lembaga Pembiayaan (Leasing) mengatakan kepada Pemberi Fidusia yang lagi macet pembayaran, bahwa benda Jaminan tersebut telah dipasang dan/atau didaftarakan, akan tetapi Lembaga Pembiayaan (Leasing) dimaksud tidak memperlihatkan Sertipikat Jaminan Fidusia, sehingga bagi orang awam hal tersebut kadang menjadikan momok dan menakut-nakuti saja, padahal bila Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang, maka murni permasalahan tersebut hanyalah merupakan masalah keperdataan saja, tidak ada kaitannya dengan permasalahan pidana. ooo000ooo

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: